TERMS OF SERVICE

Syarat dan Ketentuan Layanan LEGAL EKONOMICS ID

Terakhir diperbarui : 30 Agustus 2025


Dengan menggunakan layanan LEGAL EKONOMICS ID, Anda menyetujui syarat dan ketentuan berikut 

Definisi Layanan

LEGAL EKONOMICS ID menyediakan konten edukasi, informasi, dan konsultasi mengenai hukum, keuangan atau investasi shariah, sengketa hukum, dan legalitas usaha mikro.

Penggunaan Layanan

Anda Berhak:

  • Mengakses konten edukasi dan informasi
  • Mendapatkan Layanan konsultasi profesional
  • Mendapat dukungan teknis dan customer service

Anda Wajib:

  • Memberikan informasi yang akurat dan lengkap
  • Menjaga kerahasiaan data anda 
  • Menggunakan layanan sesuai hukum yang berlaku
Batasan Layanan

  • Konsultasi yang diberikan bersifat umum dan tidak menggantikan advice hukum formal 
  • Kami tidak menjamin hasil spesifik dari konsultasi 
  • Layanan tidak tersedia untuk kasus pidana berat 
  • Kami berhak menolak layanan yang melanggar hukum

Hak Kekayaan Intelektual

  • Semua konten website adalah milik LEGAL EKONOMICS ID 
  • Pengguna dilarang menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan konten tanpa izin 
  • Pengguna memberikan hak kepada kami untuk menggunakan feedback dan saran.   
Kerahasiaan

  • Kami menjaga kerahasiaan informasi konsultasi sesuai standar profesional 
  • Informasi hanya akan dibagikan dengan persetujuan atau kewajiban hukum
  • Pengguna juga wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh

Pembatasan Tanggung Jawab

  • Layanan diberikan "sebagaimana adanya"
  • ami tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung

 Pemutusan Layanan 

  • Pengguna dapat mengakhiri layanan kapan saja Perubahan Ketentuan

Kami berhak mengubah syarat dan ketentuan dengan pemberitahuan melalui website atau email.

Hukum yang Berlaku

Syarat dan ketentuan ini tunduk pada hukum Republik Indonesia. Sengketa akan diselesaikan melalui musyawarah atau arbitrase.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL : PANDUAN LENGKAP UU JPH DAN PROGRAM SELF DECLARE UNTUK PELAKU USAHA

Gambar
Penulis : Muhamad Saefuloh  Tanggal: 27 Agustus 2025   Kategori: Regulasi Bisnis, Sertifikasi Halal   Tag: #SertifikasiHalal #UUJPH #SelfDeclare #BisnisHalal   Waktu Baca : 8 menit Pendahuluan Industri halal di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat industri halal dunia. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi ketat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mewajibkan sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia. Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang kewajiban sertifikasi halal, dasar hukumnya, dan bagaimana pelaku usaha dapat memanfaatkan program Self Declare untuk memenuhi kewajiban tersebut.  Dasar Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal...
Read more »

TRAGEDI 28 AGUSTUS 2025 "DEMO DEPAN GEDUNG DPR"

Gambar
DRIVER OJEK ONLINE YANG MEMINTA KEADILAN DILINDAS OLEH POLRI DENGAN MOBIL BARAKUDA Kritik Hukum terhadap Tragedi Driver Ojol Aspek Pidana : Kematian Affan Kurniawan (20), driver ojol yang tewas terlindas mobil rantis Brimob [Kompas]( https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/08/29/082340488/detik-detik-ojol-terlindas-brimob-saat-demo-28-agustus-diduga-hen dak ) menimbulkan pertanyaan serius mengenai pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya tujuh anggota Polri dalam mobil tersebut [Liputan6]( https://www.liputan6.com/news/read/6145147/identitas-7-anggota-dalam-mobil-rantis-brimob-yang-tabrak-pengemudi-ojol-hingga-te was-saat-demo )  [Liputan6]( https://www.liputan6.com/news/read/6145143/mobil-rantis-brimob-yang-tabrak-pengemudi-ojol-hingga-tewas-saat-demo-28-agustus-2025-berisikan-7-anggota ) , perlu ditelusuri apakah terjadi kelalaian dalam menjalankan tugas atau bahkan unsur kesengajaan. Proporsionalitas Penggunaan Kekuatan : Penggunaan kendaraan taktis Barakuda dalam situasi d...
Read more »

HUKUM KONSUMEN DALAM KONTEKS EKONOMI SOSIAL

 Perlindungan konsumen dalam ekonomi sosial memiliki dimensi yang lebih kompleks karena "konsumen" tidak hanya dipandang sebagai pembeli produk atau jasa, tetapi juga sebagai beneficiary dari dampak sosial yang diciptakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu diadaptasi untuk mengakomodasi karakteristik khusus ini. Dalam ekonomi sosial, hubungan antara penyedia dan konsumen seringkali lebih dari sekedar transaksi komersial tetapi juga melibatkan misi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini memerlukan pendekatan perlindungan konsumen yang tidak hanya fokus pada kualitas produk dan layanan tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial yang dijanjikan. Tantangan dalam perlindungan konsumen ekonomi sosial adalah bagaimana mengukur dan menjamin "kualitas" dampak sosial yang dihasilkan. Diperlukan standar dan sertifikasi khusus untuk produk dan layanan ekonomi sosial yang dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa pembelian mere...
Read more »