CONTACT US

Hubungi LEGAL EKONOMICS ID


Kami siap membantu Anda dengan segala pertanyaan dan kebutuhan konsultasi hukum, bisnis, keuangan atau investasi shariah. Jangan ragu untuk menghubungi tim profesional kami.


Informasi Kontak

📧 Email 

  • Konsultasi: konsultasilegalekonomics@gmail.com

📞 Telepon

  •  Customer Service: +62 858-4613-6066 
  • WhatsApp: +62 858-4613-6066
  • otline Konsultasi: +62 858-4613-6066


🏢 Alamat Kantor

LEGAL EKONOMICS ID

Indonesia, Prov Jawa Barat Kota Bandung Kec Cibiru Jln Palasari

Bandung , 40299

Indonesia


Jam Operasional

  • Senin - Jumat: 09.00 - 18.00 WIB
  • Sabtu: 09.00 - 15.00 WIB
  • Minggu: Libur (Email tetap direspon) Konsultasi darurat: 24/7 (dengan appointment)


Media Sosial

Ikuti kami untuk mendapat update terbaru seputar informasi edukasi, sosial isu, Market update, tips penyelesaian sengketa hukum, konsultasi hukum, bisnis & keuangan/investasi shariah :

  • Instagram: @legalekonomics.id
  • LinkedIn: Legal Ekonomics ID 
  • YouTube: Legal Ekonomics ID Channel
  • Facebook: Legal Ekonomics ID



Respon Time

  • Email umum: Maksimal 24 jam 
  • WhatsApp: Maksimal 2 jam (jam kerja) 
  • Konsultasi darurat: Maksimal 1 jam 
  • Komplain: Maksimal 4 jam



Frequently Asked Questions (FAQ)

Q: Apakah ini adalah pemberi layanan konsultasi gratis?

A: Ya, kami menyediakan konsultasi gratis.

Q: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses legalitas usaha?

A: Waktu pemrosesan bervariasi tergantung jenis perizinan, umumnya 2-4 minggu.

Q: Apakah layanan tersedia di seluruh Indonesia?

A: Ya, layanan konsultasi online kami dapat diakses dari seluruh Indonesia.



Terima kasih telah memilih LEGAL EKONOMICS ID sebagai partner terpercaya untuk kebutuhan edukasi dan konsultasi hukum, bisnis & keuangan atau investasi shariah Anda.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL : PANDUAN LENGKAP UU JPH DAN PROGRAM SELF DECLARE UNTUK PELAKU USAHA

Gambar
Penulis : Muhamad Saefuloh  Tanggal: 27 Agustus 2025   Kategori: Regulasi Bisnis, Sertifikasi Halal   Tag: #SertifikasiHalal #UUJPH #SelfDeclare #BisnisHalal   Waktu Baca : 8 menit Pendahuluan Industri halal di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat industri halal dunia. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi ketat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mewajibkan sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia. Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang kewajiban sertifikasi halal, dasar hukumnya, dan bagaimana pelaku usaha dapat memanfaatkan program Self Declare untuk memenuhi kewajiban tersebut.  Dasar Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal...
Read more »

TRAGEDI 28 AGUSTUS 2025 "DEMO DEPAN GEDUNG DPR"

Gambar
DRIVER OJEK ONLINE YANG MEMINTA KEADILAN DILINDAS OLEH POLRI DENGAN MOBIL BARAKUDA Kritik Hukum terhadap Tragedi Driver Ojol Aspek Pidana : Kematian Affan Kurniawan (20), driver ojol yang tewas terlindas mobil rantis Brimob [Kompas]( https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/08/29/082340488/detik-detik-ojol-terlindas-brimob-saat-demo-28-agustus-diduga-hen dak ) menimbulkan pertanyaan serius mengenai pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya tujuh anggota Polri dalam mobil tersebut [Liputan6]( https://www.liputan6.com/news/read/6145147/identitas-7-anggota-dalam-mobil-rantis-brimob-yang-tabrak-pengemudi-ojol-hingga-te was-saat-demo )  [Liputan6]( https://www.liputan6.com/news/read/6145143/mobil-rantis-brimob-yang-tabrak-pengemudi-ojol-hingga-tewas-saat-demo-28-agustus-2025-berisikan-7-anggota ) , perlu ditelusuri apakah terjadi kelalaian dalam menjalankan tugas atau bahkan unsur kesengajaan. Proporsionalitas Penggunaan Kekuatan : Penggunaan kendaraan taktis Barakuda dalam situasi d...
Read more »

HUKUM KONSUMEN DALAM KONTEKS EKONOMI SOSIAL

 Perlindungan konsumen dalam ekonomi sosial memiliki dimensi yang lebih kompleks karena "konsumen" tidak hanya dipandang sebagai pembeli produk atau jasa, tetapi juga sebagai beneficiary dari dampak sosial yang diciptakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu diadaptasi untuk mengakomodasi karakteristik khusus ini. Dalam ekonomi sosial, hubungan antara penyedia dan konsumen seringkali lebih dari sekedar transaksi komersial tetapi juga melibatkan misi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini memerlukan pendekatan perlindungan konsumen yang tidak hanya fokus pada kualitas produk dan layanan tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial yang dijanjikan. Tantangan dalam perlindungan konsumen ekonomi sosial adalah bagaimana mengukur dan menjamin "kualitas" dampak sosial yang dihasilkan. Diperlukan standar dan sertifikasi khusus untuk produk dan layanan ekonomi sosial yang dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa pembelian mere...
Read more »