ABOUT US

LEGAL EKONOMICS ID adalah Blog yg memuat konten Edukasi, Informasi, & layanan konsultasi hybird terdepan yang hadir untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan keuangan bagi masyarakat Indonesia, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Visi Kami
Menjadi Blog rujukan utama dalam memberikan edukasi, informasi, dan solusi konsultasi hukum, bisnis & keuangan atau investasi shariah yang mudah diakses, terpercaya, dan berkualitas tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Misi Kami
  • Menyediakan informasi hukum atau isu sosial dan keuangan yang akurat, terkini, dan mudah dipahami
  • Memberikan layanan konsultasi profesional untuk sengketa hukum dan permasalahan keuangan
  • Membantu legalisasi dan formalisasi usaha mikro untuk meningkatkan daya saing
  • Membangun ekosistem edukasi hukum ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
  • Mendampingi pengembangan UMKM melalui pemahaman aspek legal dan finansial

Layanan Kami
  1. Edukasi & Informasi: Artikel, panduan, dan materi edukatif tentang hukum bisnis, perpajakan, keuangan atau investasi shariah, & market update.
  2. Konsultasi Sengketa : Layanan konsultasi untuk penyelesaian sengketa hukum dan keuangan
  3. Legalitas Usaha: Pendampingan proses legalisasi dan perizinan usaha mikro

Mengapa Memilih Kami
  • Tim ahli berpengalaman di bidang hukum dan keuangan
  • Pendekatan yang mudah dipahami untuk masalah kompleks
  • Layanan konsultasi yang berkualitas
  • Komitmen terhadap kerahasiaan dan kepercayaan klien
  • website yang user-friendly dan mudah di akses

konsultasikan sengketa hukum dan pendampingan bisnis, keuangan atau investasi shariah anda kepada layanan LEGAL EKONOMICS ID untuk mengembangkan pemahaman dan menyelesaikan tantangan hukum, bisnis & keuangan anda

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL : PANDUAN LENGKAP UU JPH DAN PROGRAM SELF DECLARE UNTUK PELAKU USAHA

Gambar
Penulis : Muhamad Saefuloh  Tanggal: 27 Agustus 2025   Kategori: Regulasi Bisnis, Sertifikasi Halal   Tag: #SertifikasiHalal #UUJPH #SelfDeclare #BisnisHalal   Waktu Baca : 8 menit Pendahuluan Industri halal di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat industri halal dunia. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi ketat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mewajibkan sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia. Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang kewajiban sertifikasi halal, dasar hukumnya, dan bagaimana pelaku usaha dapat memanfaatkan program Self Declare untuk memenuhi kewajiban tersebut.  Dasar Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal...
Read more »

TRAGEDI 28 AGUSTUS 2025 "DEMO DEPAN GEDUNG DPR"

Gambar
DRIVER OJEK ONLINE YANG MEMINTA KEADILAN DILINDAS OLEH POLRI DENGAN MOBIL BARAKUDA Kritik Hukum terhadap Tragedi Driver Ojol Aspek Pidana : Kematian Affan Kurniawan (20), driver ojol yang tewas terlindas mobil rantis Brimob [Kompas]( https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/08/29/082340488/detik-detik-ojol-terlindas-brimob-saat-demo-28-agustus-diduga-hen dak ) menimbulkan pertanyaan serius mengenai pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya tujuh anggota Polri dalam mobil tersebut [Liputan6]( https://www.liputan6.com/news/read/6145147/identitas-7-anggota-dalam-mobil-rantis-brimob-yang-tabrak-pengemudi-ojol-hingga-te was-saat-demo )  [Liputan6]( https://www.liputan6.com/news/read/6145143/mobil-rantis-brimob-yang-tabrak-pengemudi-ojol-hingga-tewas-saat-demo-28-agustus-2025-berisikan-7-anggota ) , perlu ditelusuri apakah terjadi kelalaian dalam menjalankan tugas atau bahkan unsur kesengajaan. Proporsionalitas Penggunaan Kekuatan : Penggunaan kendaraan taktis Barakuda dalam situasi d...
Read more »

HUKUM KONSUMEN DALAM KONTEKS EKONOMI SOSIAL

 Perlindungan konsumen dalam ekonomi sosial memiliki dimensi yang lebih kompleks karena "konsumen" tidak hanya dipandang sebagai pembeli produk atau jasa, tetapi juga sebagai beneficiary dari dampak sosial yang diciptakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu diadaptasi untuk mengakomodasi karakteristik khusus ini. Dalam ekonomi sosial, hubungan antara penyedia dan konsumen seringkali lebih dari sekedar transaksi komersial tetapi juga melibatkan misi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini memerlukan pendekatan perlindungan konsumen yang tidak hanya fokus pada kualitas produk dan layanan tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial yang dijanjikan. Tantangan dalam perlindungan konsumen ekonomi sosial adalah bagaimana mengukur dan menjamin "kualitas" dampak sosial yang dihasilkan. Diperlukan standar dan sertifikasi khusus untuk produk dan layanan ekonomi sosial yang dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa pembelian mere...
Read more »