RECRUITMEN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL LPPPH EDUKASI WAKAF INDONESIA BATCH ; 59

-



Assalamu’alaikum Wr Wb
Mau Punya *Income Tambahan Halal Jutaan Rupiah* per Bulan?
Diberikan Pelatihan *Gratis*
Disiapkan Tools Digital *Gratis*
Kerja Part Time *Income Full Time*
Pahalanya *Dahsyat !!*
Yuk jadi … *Pendamping Proses Produk Halal*

*Peluang luar biasa bagi Pelaku Usaha, Staf Koperasi, Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga, Karyawan/ti, Dosen, Guru, Penyuluh Agama dan Ustaz* untuk bergabung dan mendapatkan *penghasilan tambahan yang fantastis* sebagai Pendamping Proses Produk Halal Profesional yang akan membantu pelaku UMK mendapatkan *Sertifikat Halal Gratis* bagi produk makanan dan minuman.

Simak penjelasan singkat Profesi PPH melalui video berikut bit.ly/ProfesiPPPHEWI yang akan *mengungkap rahasia penghasilan ratusan juta rupiah* dari profesi ini.

Segera daftarkan diri anda untuk mengikuti *Diklat Pendamping Proses Produk Halal Online Gratis* bersama Lembaga PPPH EWI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui link https://ppph.id?ref=Y1r7Q dan miliki *penghasilan tambahan jutaan rupiah* per bulan sebagai PPPH Profesional.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
MUHAMAD SAEFULOH - No. ID PPPH : 2402001303

https://ppph.id?ref=Y1r7Q
https://halalsupervisor.id?ref=Y1r7Q

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL : PANDUAN LENGKAP UU JPH DAN PROGRAM SELF DECLARE UNTUK PELAKU USAHA

-
Gambar
Penulis : Muhamad Saefuloh  Tanggal: 27 Agustus 2025   Kategori: Regulasi Bisnis, Sertifikasi Halal   Tag: #SertifikasiHalal #UUJPH #SelfDeclare #BisnisHalal   Waktu Baca : 8 menit Pendahuluan Industri halal di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat industri halal dunia. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi ketat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mewajibkan sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia. Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang kewajiban sertifikasi halal, dasar hukumnya, dan bagaimana pelaku usaha dapat memanfaatkan program Self Declare untuk memenuhi kewajiban tersebut.  Dasar Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal...
Read more »

TRAGEDI 28 AGUSTUS 2025 "DEMO DEPAN GEDUNG DPR"

-
Gambar
DRIVER OJEK ONLINE YANG MEMINTA KEADILAN DILINDAS OLEH POLRI DENGAN MOBIL BARAKUDA Kritik Hukum terhadap Tragedi Driver Ojol Aspek Pidana : Kematian Affan Kurniawan (20), driver ojol yang tewas terlindas mobil rantis Brimob [Kompas]( https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/08/29/082340488/detik-detik-ojol-terlindas-brimob-saat-demo-28-agustus-diduga-hen dak ) menimbulkan pertanyaan serius mengenai pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya tujuh anggota Polri dalam mobil tersebut [Liputan6]( https://www.liputan6.com/news/read/6145147/identitas-7-anggota-dalam-mobil-rantis-brimob-yang-tabrak-pengemudi-ojol-hingga-te was-saat-demo )  [Liputan6]( https://www.liputan6.com/news/read/6145143/mobil-rantis-brimob-yang-tabrak-pengemudi-ojol-hingga-tewas-saat-demo-28-agustus-2025-berisikan-7-anggota ) , perlu ditelusuri apakah terjadi kelalaian dalam menjalankan tugas atau bahkan unsur kesengajaan. Proporsionalitas Penggunaan Kekuatan : Penggunaan kendaraan taktis Barakuda dalam situasi d...
Read more »

HUKUM KONSUMEN DALAM KONTEKS EKONOMI SOSIAL

-
 Perlindungan konsumen dalam ekonomi sosial memiliki dimensi yang lebih kompleks karena "konsumen" tidak hanya dipandang sebagai pembeli produk atau jasa, tetapi juga sebagai beneficiary dari dampak sosial yang diciptakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu diadaptasi untuk mengakomodasi karakteristik khusus ini. Dalam ekonomi sosial, hubungan antara penyedia dan konsumen seringkali lebih dari sekedar transaksi komersial tetapi juga melibatkan misi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini memerlukan pendekatan perlindungan konsumen yang tidak hanya fokus pada kualitas produk dan layanan tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial yang dijanjikan. Tantangan dalam perlindungan konsumen ekonomi sosial adalah bagaimana mengukur dan menjamin "kualitas" dampak sosial yang dihasilkan. Diperlukan standar dan sertifikasi khusus untuk produk dan layanan ekonomi sosial yang dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa pembelian mere...
Read more »