RUMAH KONSULTAN SYARIAH LEI

DRIVER OJEK ONLINE YANG MEMINTA KEADILAN DILINDAS OLEH POLRI DENGAN MOBIL BARAKUDA Kritik Hukum terhadap Tragedi Driver Ojol Aspek Pidana : Kematian Affan Kurniawan (20), driver ojol yang tewas terlindas mobil rantis Brimob [Kompas]( https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/08/29/082340488/detik-detik-ojol-terlindas-brimob-saat-demo-28-agustus-diduga-hen dak ) menimbulkan pertanyaan serius mengenai pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya tujuh anggota Polri dalam mobil tersebut [Liputan6]( https://www.liputan6.com/news/read/6145147/identitas-7-anggota-dalam-mobil-rantis-brimob-yang-tabrak-pengemudi-ojol-hingga-te was-saat-demo )  [Liputan6]( https://www.liputan6.com/news/read/6145143/mobil-rantis-brimob-yang-tabrak-pengemudi-ojol-hingga-tewas-saat-demo-28-agustus-2025-berisikan-7-anggota ) , perlu ditelusuri apakah terjadi kelalaian dalam menjalankan tugas atau bahkan unsur kesengajaan. Proporsionalitas Penggunaan Kekuatan : Penggunaan kendaraan taktis Barakuda dalam situasi d...

 

 Yo entrepreneurs! Memulai startup itu exciting banget, tapi jangan sampe kamu tunnel vision sama produk dan lupa aspek legal. Banyak founder yang baru aware masalah hukum ketika sudah terlanjur dapet masalah besar - dan trust me, itu costly banget! Entity Selection adalah step pertama yang crucial. Di Indonesia, kamu bisa pilih PT, CV, atau bahkan koperasi. PT (Perseroan Terbatas) adalah pilihan favorit untuk startup yang mau scale up karena limited liability-nya. Artinya, kalau perusahaan bangkrut, personal asset kamu relatif aman. Yang sering diabaikan adalah Intellectual Property protection. Banyak startup yang idenya brilliant, tapi nggak pernah daftar trademark atau patent. Hasilnya? Kompetitor bisa easily copy atau bahkan claim ownership. Daftar merek dagang itu cuma 1,8 juta rupiah kok, murah banget dibanding risiko yang bisa terjadi. Founders' Agreement juga non-negotiable. Walau sekarang kamu dan co-founder masih kompak banget, tapi business relationship itu bisa berub...

 Bestie, di era digital ini, kontrak bukan cuma kertas bermeterai yang bikin pusing! Kontrak digital sudah jadi hal yang wajar banget, tapi sayangnya banyak anak muda yang masih underestimate sama kekuatan hukumnya. Kontrak elektronik itu basically sama saja dengan kontrak konvensional - legally binding dan bisa dituntut di pengadilan. Yang bikin beda adalah media penyampaiannya aja. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sudah ngatur banget tentang hal ini, jadi jangan sampe kamu think kontrak digital itu main-main. Yang harus kamu pahami adalah konsep digital signature vs electronic signature. Digital signature itu yang pake teknologi kriptografi dan lebih secure, sementara electronic signature bisa sekedar centang di checkbox atau ketik nama di form online. Keduanya valid secara hukum, tapi level keamanannya beda. Praktik terbaik untuk kontrak digital: 1. Always read the fine print, walau boring banget 2. Screenshot atau save semua komunikasi yang berkaitan 3. Pastikan ...

 The future of work is here, dan honestly, legal framework-nya masih struggling to catch up! Remote work, gig economy, freelancing - semua ini udah jadi mainstream, tapi employment law masih largely based on traditional office-based employment model. Remote work secara legal masih tricky. UU Ketenagakerjaan Indonesia belum specifically address work from home arrangements. Questions seperti: siapa yang responsible untuk workspace safety? Gimana handle overtime untuk remote workers? Apakah company bisa monitor employee activities di rumah? Semua masih gray area. Gig economy workers seperti driver Gojek, Grab, atau freelancer platform lainnya technically bukan employees, tapi independent contractors. This means mereka nggak entitled ke employment benefits seperti health insurance, paid leave, atau severance pay. Tapi realitanya, many gig workers financially dependent pada satu platform, which blurs the line between employee dan contractor. Classification matters banget karena affec...

 Data is the new oil, kata mereka. Tapi bedanya, kamu probably nggak realize kalau "oil" kamu lagi di-extract terus-menerus setiap hari. Welcome to surveillance capitalism, where your personal information adalah komoditas yang valuable banget! GDPR (General Data Protection Regulation) dari Eropa udah jadi gold standard untuk data protection worldwide. Walau Indonesia belum punya comprehensive data protection law yang setara, tapi many international companies yang operate di Indonesia harus comply dengan GDPR anyway. Personal Data Protection Bill Indonesia (sekarang jadi UU PDP) finally disahkan tahun 2022. Law ini memberikan rights yang comprehensive ke individuals, including: - Right to be informed tentang data processing - Right to access data yang diproses - Right to rectify inaccurate data - Right to erasure ("right to be forgotten") - Right to data portability Consent adalah foundation dari data protection. Tapi consent yang valid harus f...

Cryptocurrency dan blockchain technology itu basically the Wild West of modern finance. Regulasinya masih evolving, enforcement-nya inconsistent, dan legal precedent masih limited. Tapi that doesn't mean kamu bisa YOLO tanpa consideration legal sama sekali! Regulatory landscape di Indonesia masih gray area banget. Bank Indonesia udah ban cryptocurrency sebagai payment method, tapi Bappebti (sekarang jadi Bappebti under Ministry of Trade) mengizinkan crypto trading as commodity. Confusing? Absolutely! Tapi intinya, kamu bisa trade crypto legally, tapi nggak bisa dipake buat bayar barang atau jasa. Tax implications crypto itu tricky banget. Setiap transaction - baik itu trading, mining, atau receiving crypto as payment - potentially taxable event. Kalau kamu active trader, capital gains tax bisa significant banget. Keep detailed records of all transactions, including dates, amounts, dan purpose. Smart contracts secara teknis self-executing, tapi legal enforceability-nya masih questio...